Aktivis 98 Sebut Ada Operasi Senyap di MK yang Libatkan Jokowi

IndoJurnal – Mantan Aktivis 98 sekaligus pegiat media sosial, Faizal Assegaf menyoroti ‘Operasi Senyap’ yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kerabat Presiden Joko Widodo.

Melalui akun Twitter miliknya, yaitu @faizalassegaf, Faizal menyampaikan kritikannya. Ia menuliskan, demi memuluskan kesepakatan politik Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, otak-atik pasal kembali menyeret MK.

“Tak hanya itu, tersirat PDIP mengancam balik, nasib Prabowo maju Capres di ujung tanduk,” tulis Faisal melalui aku Twitter miliknya, Sabtu (26/8/2023).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, perseteruan tentang batas usia minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun bagi capres-cawapres pun menjadi bola panas di lingkaran Istana. Saat ini Jokowi dan Megawati saling adu kekuatan.

Di waktu yang sama, Faisal mengatakan, muncul gugatan batas maksimal 70 tahun untuk usia capres. Jika gugatan ini dikabulkan, maka peluang Prabowo untuk maju sebagai capres pun pupus sudah.

Di mata Faisal, hal ini menjadi drama politik paling norak dan memalukan. Oleh karena itu, ia pun menilai wajar saja jika rakyat semakin muak.

Ia pun memberi gambaran dengan menyebut bahwa dansa-dansi politik Jokowi, Prabowo, Megawati, dan Gibran, jauh lebih jorok ketimbang bau busuk sampah di selokan. Bahkan, Faisal memandang negara dan demokrasi jadi lapak perebutan kekuasaan.

BACA JUGA: Gerindra Bantah Pasang Baliho Prabowo – Gibran di Labuan Bajo

Operasi Senyap Buntut Gibran Haus Kekuasaan?

Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming dituding mabuk kekuasaan. Mantan Aktivis 98 Faizal Assegaf pun memandang sikap Gibran tersebut sebagai celah perlawanan oleh oposisi.

Faisal juga sempat menilai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming haus kekuasaan. Sikap Gibran tersebut berpotensi menjadi celah perlawanan oleh oposisi.

Hal ini pun mendorong Rizal Ramli dan Amien Rais untuk meminta KPK memeriksa kasus yang melibatkan nama Presiden Joko Widodo serta kedua putranya, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

Langkah yang ditempuh oposisi tersebut dinilai menyulut kepanikan Istana. “Seruan itu memantik rakyat bersatu dan bangkit melawan korupsi,” kata Faizal pada Kamis (24/8/2023).

Faizal mengungkapkan, rakyat akhirnya marah dan kondisi ini juga menjadi lahan basah untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Ia menjelaskan, selain Jokowi, Gibran dan Kaesang juga menjadi sasaran perlawanan karena dugaan praktik korupsi dan kolusi. Oleh karena itu, pada akhirnya KPK dituntut bertindak transparan dan tidak tebang pilih.

Gibran pun memberikan respons yang terkesan buang badan. “Gibran kembali ngeyel dan ngeles, terkesan semakin mabuk kekuasaan, menantang KPK dan oposisi,” ujar Faizal.

Faisal menuturkan, Gibran seakan-akan merasa tak tersentuh di balik dinding kekuasaan. Lebih lanjut, di tengah isu yang menjerat keluarga Jokowi, Anies Baswedan sebagai capres malah semakin progresif bergerak di berbagai wilayah Tanah Air.

Follow Berita IndoJurnal di Google News