Connect with us

    POLITIK

    Amien Rais Sampaikan Kritik untuk TNI-Polri Terkait Politik Praktis

    Published

    on

    Amien Rais

    AMIEN RAIS – Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1999-2014, Amien Rais menyampaikan kritikan kepada institusi TNI-Polri.

    “Suatu yang sangat menggangu buat saya, mungkin juga buat anak bangsa lainnya. Saya amati sejak lama Presiden Jokowi (Joko Widodo), dengan kewenangan dan kekuasaannya berusaha terus menyeret Polri,” ucap Amien di dalam rekam video yang dipostingnya di Instagram pada Selasa (14/3).

    “Menyeret untuk kepentingan praktis yang cukup berbahaya. Tindakan politik yang amat gawat sudah sukses,” ungkap Amien.

    Sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu kemudian menyoroti soal TNI.

    “Saya terkejut beberapa hari yang lalu menonton di sebuah tv (televisi). Ada interview dengan seorang Mayjen AD (Mayor Jenderal Angkatan Darat) yang nampak profesional tegas dan cerdas tapi keblinger,” katanya.

    Advertisement

    “Dia mengatakan di tahun politik sekarang ini kesetiaan TNI pada Jokowi itu bersifat tegak lurus. Mungkin dia sedang khilaf mungkin dia sedang alpa dan lupa atau sedang tidak fokus sehinggga mengucapkan kalimat yang melesat jauh sesat dari kode etik TNI,” lanjut Amien.

    BACA JUGA :  Istri Kapolri Hoegeng: Ganjar Pranowo Bagian dari Keluarga Bhayangkara

    BACA JUGA: Tanpa Restu Cak Imin, Duet Prabowo Ganjar Akan Bubar

    Menurut Amien, seharusnya kode etik TNI merupakan jaminan atau garansi bahwa TNI dengan tiga matranya. AD, AL (Angkatan Laut) dan AU (Angkatan Udara) tidak akan pernah bisa diseret ke politik nista.

    “Berwawasan jangka pendek apalagi merunduk di depan partai yang kebetulan sedang berkuasa,” tegas Amien.

    Panglima TNI Tegas

    Bertolak belakang dengan pernyataan Amien. Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, sudah berjanji akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam politik praktis di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Advertisement

    “Jadi nggak perlu diragukan lagi saya kira di dalam sejarah TNI sejak pemilu pertama sampai kemarin kan mana pernah TNI nggak netral? Semua kan sesuai, kita kan netral,” kata Laksamana Yudo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seluruh Indonesia beberapa waktu lalu.

    BACA JUGA :  Arsjad Rasjid Tertunda Jadi Ketua TPN Ganjar Pranowo, Kenapa?

    BACA JUGA: Pulang ke Kuningan, Anies Baswedan Nostalgia Kupat Tahu dan Surabi

    Nantinya Laksamana Yudo akan mengerahkan intelijen dan polisi militer untuk menegakan hukum kepada para TNI yang dianggap melanggar.

    Menurut Laksamana Yudo semua ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi yang meminta TNI-Polri tidak berpolitik praktis.

    Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada semua pihak supaya jangan membuat masyarakat menjadi korban politik dan politik Identitas. TNI-Polri diminta untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

    Advertisement

    Trending