Berita

China Minta APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat, Politisi PAN Minta Pemerintah Tegas

Published

8 bulan ago

April 13, 2023

IndoJurnal – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) HM Bakri, meminta pemerintah untuk tegas kepada China.

Sebelumnya Negeri Tirai Bambu itu meminta APBN Indonesia dijadikan jaminan pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang,” terang politisi PAN tersebut pada Kamis (13/4/2023).

“Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik,” ujar Bakri.

“Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” tegasnya.

BACA JUGA: Desa Wisata Pulisan, Perpaduan Bukit dan Laut di Minahasa Utara

Bakri mengaku kaget dengan permintaan dari China yang meminta APBN dijadikan jaminan kereta cepat. Menurutnya sejak awal kesepakatan tidak ada perjanjian soal jaminan APBN.

“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN,” kata Bakri.

“Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Legislator dari Jambi itu menyarankan kepada pemerintah untuk tetap berpegang dengan kesepakatan awal, jangan malah berubah.

BACA JUGA: Belum Resmi Rilis, Trailer GTA VI Malah Sudah Bocor Duluan

Biaya Pembangunan KCJB Membengkak

Biaya pembangunan dari KCJB mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun hingga 18 triliun rupiah. Sebuah angka yang fantastis.

Angka ini sudah jauh dari perhitungan awal, bahkan sudah melebihi nilai investasi yang pernah ditawarkan oleh Jepang.

Pembengkakan biaya terjadi karena banyak hal, Mulai dari pembangunan ulang tiang pancang, pembangunan frekuensi GSM, pemindahan utilitas, pembebasan lahan, dan hambatan geologi.

China sendiri malah menaikkan bunga untuk mega proyek KCJB, yang semula dua persen kini menjadi 3,4 persen.

BACA JUGA: Desa Wisata Pulisan, Perpaduan Bukit dan Laut di Minahasa Utara

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut, Binsar Pandjaitan, langsung melakukan negosiasi ulang dengan China.

Luhut kemudian mengatakan kalau China ingin pembangunan KCJB bisa dijamin oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan penjaminan APBN.

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang,” ungkap Luhut.

Kini pembangunan KCJB harus ditambal dari APBN untuk menghindari proyek mangkrak. Tentu akhirnya realisasinya tidak sesuai janji awal pemerintah.

Follow Berita IndoJurnal di Google News