Connect with us

    Politik

    Dugaan Korupsi Menkominfo Johnny G Plate, Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum!

    Published

    on

    Presiden Jokowi

    IndoJurnal – Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta semua pihak untuk bisa menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

    “Ya kita harus menghormati proses hukum yang ada,” ujar Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Jumat (19/5/2023).

    Kepala Negara juga meyakini bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja dan bertindak secara profesional dalam menangani kasus tersebut. Kejagung juga dinilai akan transparan dalam menangani kasus hukum tersebut.

    BACA JUGA: Tanggapi Pernyataan Anies Baswedan, Dede Budhyarto: Capres Bela Koruptor?

    “Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus hukum ini,” terang Presiden Jokowi.

    Terkait jabatan Johnny sebagai Menkominfo, Presiden menyebut bahwa ia telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sebagai pelaksana tugas (plt).

    Advertisement

    “Plt-nya Pak Menko Polhukam,” tutupnya.

    BACA JUGA :  Jadi Ketum PSI, Kaesang Pangarep Akui Adanya Peran Jokowi
    BACA JUGA: Sinyal Makin Kuat, Ganjar Pranowo Tampil bersama Nasaruddin Umar di Manado

    Kasus dugaan korupsi Menkominfo Johnny G Plate

    Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Jhonny sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

    Jhonny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret, dengan kapasitas sebagai saksi.

    BACA JUGA: Survei Indikator Politik: Elektabilitas PDI Perjuangan Meningkat usai Deklarasikan Ganjar

    Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.

    Advertisement

    “Kerugiannya sekitar Rp8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap para saksi-saksi dan para pelaku termasuk para tersangka yang sudah kami kami tetapkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

    BACA JUGA :  Bangga! Anthony Ginting Pertahankan Gelar Singapore Open

    Follow Berita IndoJurnal di Google News

    Trending