Ekonomi dan Demokrasi, Kebanggaan SBY saat Jadi Presiden

IndoJurnal – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas mitos-mitos yang ada di Indonesia mengenai ekonomi dan demokrasi. Ia mengatakan ada dua mitos.

“Satu, ‘Hei, Bangsa-bangsa berkembang termasuk Indonesia! Kalau Anda mau sejahtera, caranya adalah dengan membangun ekonomi, lupakan demokrasi’,” kata SBY lewat pidatonya dalam acara Merajut Persatuan: Pesan dalam 78 Tahun Kemerdekaan di Jakarta, Kamis (25/8/2023).

SBY mengatakan pandangan itu mitos belaka. Mitos kedua adalah mengenai keamanan nasional. Berdasarkan mitos yang ada, kebebasan harus ditekan untuk menciptakan keamanan nasional.

Ia menyebut kedua mitos tersebut masih ada di Indonesia selama ini. SBY menuturkan, pada era-era terdahulu, mungkin saja kedua mitos itu mencerminkan kondisi Tanah Air. Namun setelah sekian dekade kemudian, sudah terjadi perubahan.

Di mata SBY, mitos tersebut pun bisa dipatahkan. Ia pun kemudian mengklaim ekonomi dan demokrasi tumbuh berdampingan di masa kepemimpinannya. Ia menyebut pada masa pemerintahannya, perekonomian mengalami pertumbuhan 6 persen.

Demokrasi juga disebutnya tumbuh dengan baik. Lebih lanjut mengenai keamanan dan kebebasan, SBY menilai tidak harus memilih salah satu di antara keduanya.

“Tidak ada yang dikekang, tidak ada yang dikontrol,” kata SBY. Dalam kata lain, ia melanjutkan, kedua mitos tersebut jangan dijadikan alat untuk memaksakan suatu kehendak.

SBY Juga Sempat Kritik Sistem Proporsional Tertutup Pemilu

Presiden Indonesia kelima SBY, menyampaikan kritik soal bakal diterapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2024.

SBY dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, mengaku mendapatkan info dari Denny Indrayana terkait informasi Sistem Proporsional Tertutup tersebut.

“Menarik yg (yang) disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya ttg (tentang) informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dlm Pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA (Mahkamah Agung) yg (yang) digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko,” tulis SBY.

BACA JUGA: Demokrat Sebut NasDem Ingin Koalisi dengan PDI Perjuangan

Anas Urbaningrum Minta SBY Bersabar

Pernyataan ini langsung mendapatkan tanggapan dari Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Yang meminta SBY untuk lebih bersabar.

“Lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa saja yg menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Termasuk kapan akan diberlakukan putusan tersebut,” ujar Anas pada Minggu (28/5/2023).

Yang dikatakan Anas ini bukan tanpa alasan, pasalnya memang yang diungkapkan oleh Denny Indrayana belum teruji kebenarannya. Karena memang sejauh ini belum ada putusan apa-apa dari MK.

Lebih lanjut Anas juga mengingatkan SBY untuk tidak membahas soal kemungkinan terjadinya chaos atau kerusuhan. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam itu lantas memberikan contoh yang terjadi pada tahun 2008.

“Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada “chaos” politik,” cerita Anas.

Follow Berita IndoJurnal di Google News