Berita

Gibran Rakabuming Jadi Cawapres, Citra Presiden Jokowi Negatif

Published

2 bulan ago

Oktober 12, 2023

IndoJurnal – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai wacana duet bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menimbulkan citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.

“(Duet Prabowo-Gibran) memang akan mengundang narasi negatif terhadap publik, banyak yang menilai negatif kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Kenapa Jokowi memasangkan Gibran sebagai cawapres?” kata Ujang di Jakarta pada Kamis (12/10/2023).

Menurutnya, Jokowi harus menghindari kondisi tersebut agar tidak dianggap melanggengkan dinasti politik. Ia pun khawatir apabila nantinya Mahkamah Konstitusi memutuskan umur cawapres dapat berusia 35 tahun.

Uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres akan dianggap hanya untuk mengakomodasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran.

“Ada tuduhan dari publik kepada MK bahwa bukan the guardian of constitution, tapi guardian keluarga Jokowi,” tegasnya.

Untuk itu, Ujang berharap Jokowi dapat menghindari hal tersebut. Ia berpendapat Gibran tak seharusnya diloloskan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

“Itu kan suatu tanggapan yang pedas dari publik kepada MK. Oleh karena itu, untuk menghindari hal seperti itu, mestinya Gibran tidak diloloskan untuk bisa jadi cawapres dengan keputusan MK,” sambung Ujang.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan pencalonan Gibran bisa menciptakan ‘Perang Bubat’ antara kubu Prabowo dengan PDI Perjuangan yang lagi-lagi akan merasa diabaikan oleh keluarga Jokowi.

“Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Boby, dan juga Jokowi sendiri di PDIP,” tambah Umam.

Ia menyebutkan di saat yang sama pencalonan Gibran tampaknya sedang ditunggu-tunggu oleh para rival politik Jokowi, sebagai narasi ‘Politik Dinasti’ yang akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menentang legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi.

Hal ini juga akan berdampak pada mesin politik pencapresan Prabowo. Sebab, putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata terhadap keinginan besar Jokowi dalam perpolitikan nasional.

“Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK,” ujarnya.

Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran akan mengonsolidasikan semua lawan politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDI Perjuangan, untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo-Gibran.

“Di sinilah, pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menemukan urgensi dan revelansi-nya, sebagai koordinasi awal untuk membuka kemungkinan kerja sama politik di putaran kedua Pilpres 2024, jika Jokowi dianggap betul-betul sudah ‘berulah’ dan ‘lupa diri’ dengan amanah kekuasaan yang ia pegang saat ini,” tutur Umam.

Pilih Gibran Rakabuming, Elektabilitas Prabowo Subianto Anjlok

Lembaga survei Indikator Politik Nasional (IPN) merilis hasil riset terbaru dimana elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto dinilai menurun atau anjlok, jika dipasangkan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa (10/10/2023), Direktur Riset IPN, Wahyu Sanjaya, menjelaskan, Prabowo Subianto selalu memuncaki elektabilitas tertinggi dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

“Namun, jika dipadukan dengan pasangan yang ada, seperti Prabowo – Gibran, minat responden dalam memilih justru menurun dibandingkan jika disandingkan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atau Menteri BUMN, Erick Thohir,” jelasnya.

Kata dia, Prabowo jika dipasangkan dengan Khofifah mendapatkan elektabilitas sebesar 62,4 persen. Lalu, Prabowo dan Erick sebesar 16,3 persen.

Sementara pasangan Prabowo dan Gibran dengan perolehan 5,1 persen suara dan yang berada di urutan terbawah adalah Prabowo dan Airlangga sebesar 2,8 persen. Namun masih ada yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab yakni sebesar 13,4 persen.

Sanjaya menjelaskan alasan lain elektabilitas Prabowo menurun, dimana mayoritas responden atau sebanyak 67,7 persen tidak mendukung dan sangat tidak mendukung jika Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai pasangan.

Sementara, hanya sebagian kecil atau 11 persen yang hanya mendukung Gibran sebagai pasangan Prabowo. Lalu, yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab sebanyak 20,3 persen responden.

Selanjutnya, jika Prabowo tetap memaksakan Gibran sebagai calon wakil presidennya, maka sebanyak 60,1 persen responden akan mengalihkan dukungan kepada kandidat lain.

“Responden yang tetap memilih Prabowo Subianto dan Gibran hanya tersisa 10,3 persen responden dan yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 29,6 persen,” ungkapnya.

Survei publik Indikator Politik Nasional digelar 12-26 September 2023, mengambil populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, di 34 provinsi di Indonesia.

Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 1.500 responden, dengan margin of error 3.05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metodologi pengumpulan suara menggunakan multistage random sampling atau cara pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih metode pengambilan sampel yang berbeda.

Para responden diwawancara melalui telepon oleh tim survei Indikator Politik Nasional.