Connect with us

    POLITIK

    Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal, Jokowi Diduga Bajak Pemilu?

    Published

    on

    Ilustrasi

     

    IndoJurnal – Lonjakan suara PSI terjadi dengan sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.

    Suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.

    Partai pimpinan anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu.

    Lonjakan Suara PSI Dekati Ambang Batas

    Sampai saat Siaran Pers oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini dalam proses penulisan pada Sabtu (2 Maret 2024), jam 13.00-an WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13%.

    Dengan kata lain, angka tersebut mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

    Advertisement

    Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

    Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal.

    BACA JUGA :  Majukan Sektor Pariwisata, Cagub Hamzah Isa Singgung Soal Budaya Gorontalo

    Ada Dugaan Penggelembungan Suara

    Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU.

    Sejak 18 Februari 2024u, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    Pada saat yang sama, SIREKAP KPU RI mengalami penghentian dengan alasan sinkronisasi data.

    Advertisement

    Publik pun tidak dapat mengakses SIREKAP secara faktual.

    Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian SIREKAP KPU harus jadi persoalan.

    Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah jadi bajakan rezim Jokowi.

    Jokowi Ingin Muluskan 3 Agenda?

    Ada dugaan pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi.

    BACA JUGA :  Maju Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil Dinilai tak Punya Kompetitor

    Ketiganya adalah:

    Advertisement
    • Memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran
    • Meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen
    • Menggerus suara PDI Perjuangan

    Jika terus ada pembiaran terhadap dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini. maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024

    DPR Harus Bongkar Kejahatan Pemilu 2024

    Dengan kata lain, menghancurkan legitimasi Pemilu. Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya.

    Oleh karena itu, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket.

    Selain itu, Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya Organisasi Masyarakat Sipil, Media, dan Perguruan Tinggi untuk melakukan konsolidasi.

    Baca Berita IndoJurnal di Google News

    Trending