Connect with us

    Berita

    Surya Paloh Kritik Revolusi Mental Jokowi, Apa Kabarnya Dua Menteri NasDem?

    Published

    on

    IndoJurnal – Presiden Jokowi Merespon kritik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut revolusi mental masih jauh panggang dari api.

    Meski dikritik oleh partai pendukungnya di pemerintahan, Jokowi tetap mengakui bahwa konsep gerakan revolusi mental yang diusung sejak 2014 belum maksimal dan akan dimaksimalkan.

    “Ya, semuanya yang belum maksimal nanti dimaksimalkan,” kata Jokowi usai melantik Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan, Senin, (17/7/2023).

    Namun, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci gerakan revolusi mental apa yang belum maksimal.

    Alasan Nasdem Gabung ke Jokowi

    Advertisement

    Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan partainya pada 2014 lalu berani mendukung Jokowi karena sama-sama memiliki konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan.

    Selain itu, dia sepakat dengan konsep revolusi mental yang digagas Jokowi.

    Namun, Surya Paloh merasakan, setelah hampir 10 tahun bergabung dengan Jokowi, revolusi mental tersebut belum menjadi kenyataan.

    “Tapi sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan,” papar dia dalam Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di GBK, Minggu (16/7/2023).

    Dua Menteri Nasdem Jadi Tersangka Korupsi

    Advertisement

    Jika Nasdem mengungkit Konsep Revolusi Mental masih jauh dari harapan di era Jokowi, lantas bagaimana dengan status anggotanya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, kini tersandung kasus dugaan korupsi?

    Ya, dua nama menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) Kominfo.

    Kemudian Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Johnny G Plate

    Johnny G Plate yang sebelumnya menyandang sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 17 Mei 2023.

    Advertisement

    Dalam kasus ini, Johnny Plate dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, Johnny Plate pun dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo.

    Setali tiga uang, Jokowi akhirnya melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.

    Selain kehilangan kursi di kabinet, Johnny Plate pun dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem.

    Syahrul Yasin Limpo

    Advertisement

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret Syahrul Yasin Limpo.

    Sebelumnya, KPK telah mengundang Menteri Pertanian (Mentan) itu untuk dimintai keterangan pada Jumat (16/6/2023) pagi.

    Namun, politisi Nasdem itu berhalangan hadir dengan alasan sedang berada di India guna menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20.

    Namun, setelah kepulangannya dari India, Syahrul dijadwalkan melawat ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China dan Korea Selatan dalam rangka tugas negara.

    Akan tetapi, Syahrul tetap menghormato KPK dan telah mengajukan pemeriksaan ulang pada hari Selasa, (27/6/2023).

    Advertisement

    “Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis

    BACA JUGA: Link Download GTA San Andreas APK Terbaru, Main Tambah Seru

    Alasan Jokowi lantik Menkominfo baru bukan dari Nasdem

    Jokowi telah resmi menunjuk Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi digeser menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Jokowi pun mengungkapkan alasannya melantik Menkominfo bukan dari Partai Nasdem.

    Advertisement

    “Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

    Jokowi menegaskan, bahwa langkah ini semata-mata agar dapat bekerja secara cepat dan pada akhirnya permasalahan di Kominfo segera diselesaikan.

    “Agar segera bekerja cepat,” tegasnya

    “Agar ini selesai dengan kecepatan,” tambahnya.

    Politisasi

    Advertisement

    Situasi penetapan Johnny Plate sebagai tersangka kasus Korupsi BTS PUN Kini memunculkan spekulasi publik, bahwa proses hukum dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan politik.

    Sontak, tudingan itu pun langsung dibantah oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun KPK.

    Sementara, atas tuduhan ini, Presiden Joko Widodo tak mau banyak bicara. Jokowi bilang, itu urusan penegak hukum.

    “Itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum, tanyakan ke penegak hukumlah, jangan ke saya,” katanya saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

    Golkar ‘Sentil’ Surya Paloh

    Advertisement

    Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menilai, kritik Surya Paloh terkait revolusi mental jokowi tidak lain adalah sebuah bukti kepeduliaan.

    Namun, kata Dave, alangkah baiknya kritik itu harus diiringi dengan saran yang bisa memperbaiki bangsa.

    “Kritikan adalah bentuk kepedulian yang akan bermanfaaat bila juga disertai dengan perbuatan,” kata Dave Laksono kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

    Menurut Dave, keberhasil dari sebuah konsep revolusi mental membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua elemen.

    Artinya, berhasil atau tidaknya konsep dari sebuah revolusi mental tak melulu dibebankan kepada Presiden Jokowi.

    Advertisement

    “Semua itu butuh waktu dan kerja keras dan tidak bisa dibebankan kepada 1 pihak saja,” tegasnya.

     

    Trending