Jelang Pendaftaran Pilpres, Anies Baswedan Temui SBY di Cikeas

IndoJurnal – SBY menerima kedatangan Anies Baswedan sebagai capres, bersama tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat (25/8/2023)

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pertemuan tersebut membahas hal strategis mengenai pilpres mendatang.

“Anies didampingi Tim 8 yang merepresentasikan tiga parpol, yaitu Demokrat, NasDem, dan PKS,” kata Riefky.

Ia menuturkan, kehadiran Anies untuk bertemu dengan para petinggi partai koalisi dilakukan mengingat pendaftaran pilpres akan berlangsung 50 hari lagi.

Riefky mengungkapkan, penjajakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah dilakukan sejak setahun lalu. Tindak lanjut pun berlangsung melalui penandatanganan piagam kerja sama 3 Parpol pada 14 Februari 2023.

Karena pembukaan pendaftaran capres-cawapres dibuka tak lama lagi, maka Anies melakukan diskusi secara langsung dengan pimpinan tiga parpol secara bergantian.

Pertemuan dengan NasDem telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, Anies dijadwalkan akan bertemu dengan PKS beberapa saat lagi.

Riefky menyampaikan, ada sejumlah hal yang dibahas SBY dan Anies. Termasuk kewenangan dalam pilpres, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Selain itu, yang juga menjadi topik bahasan adalah semakin besarnya aspirasi publik yang menitipkan semangat perubahan dan perbaikan dalam pilpres mendatang.

“Dalam AD/ART Partai Demokrat, kewenangan kebijakan partai terkait pilpres, ada di Majelis Tinggi Partai (MTP) dengan Pak SBY sebagai ketua,” tutur Riefky.

Demokrat Minta Partai-Partai Koalisi Berkomitmen

Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron berharap partai-partai dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) harus berkomitmen.

Dalam artian, ketika semua partai koalisi menyerahkan keputusan kepada capres, maka capres memiliki otoritas.

“Diberikan kewenangan untuk bisa memilih, memilah, menentukan, dan bahkan mengumumkan cawapresnya,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/8/2024).

Oleh karena itu, Herman melanjutkan sebaiknya Anies Baswedan sebagai capres dari KPP diberikan otoritas untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya.

BACA JUGA: Kritik Presiden Jokowi, Anies Baswedan Kena Semprot 3 Partai

SBY Sempat Kritik Soal Rencana Sistem Pemilu 2024

Sebelumnya, Presiden Indonesia kelima Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan kritik soal bakal diterapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2024.

SBY dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, mengaku mendapatkan info dari Denny Indrayana terkait informasi Sistem Proporsional Tertutup tersebut.

“Menarik yg (yang) disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya ttg (tentang) informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dlm Pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA (Mahkamah Agung) yg (yang) digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko,” tulis SBY.

Pernyataan ini langsung mendapatkan tanggapan dari Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Yang meminta SBY untuk lebih bersabar.

“Lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa saja yg menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Termasuk kapan akan diberlakukan putusan tersebut,” ujar Anas pada Minggu (28/5/2023).

Follow Berita IndoJurnal di Google News