POLITIK

Perindo: Program Ganjar – Mahfud Menyentuh ke Akar Rumput

Published

10 bulan ago

Oktober 29, 2023

IndoJurnal – Ketua DPP Perindo Yusuf Lakaseng menilai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo – Mahfud MD mempunyai program yang orisinal dan tidak mencontoh pemerintah sebelumnya.

Menurut dia, program-program yang ditawarkan Ganjar – Mahfud, ada hal-hal baru, solutif, dan dibutuhkan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Program unggulan Ganjar-Mahfud adalah satu desa, satu dokter, satu puskesmas. Di setiap satu keluarga miskin menciptakan satu sarjana, menaikkan gaji guru,” kata Yusuf di Jakarta pada Sabtu (28/10/2023).

Selain itu menurut dia, Ganjar-Mahfud memiliki program percepatan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital. Stabilitas harga bahan pokok, pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu dan penguatan jaring pengaman sosial.

“Satu kartu yaitu KTP untuk untuk semua program sosial,” katanya.

Ketua Divisi Kampanye Nasional Bappilu DPP Hanura Jimmy Charles Kawengian menilai yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah program baru yang benar-benar menyentuh di lapisan masyarakat bukan yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya.

Jimmy menilai semua lapisan masyarakat sudah terlindungi dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu yang jadi pernyataan adalah mengapa Prabowo – Gibran membuat KIS Lansia.

“Rakyat Indonesia membutuhkan program-program baru yang benar-benar menyentuh di semua kalangan bukan program sudah lama lalu dijiplak dan dikasih bumbu akhirnya tapi semuanya sama saja,” katanya.

Sebelumnya, bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka merinci beberapa program yang akan dilakukannya apabila dirinya dan Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Program-program tersebut antara lain Dana Abadi Pesantren, Kartu Indonesia Sehat untuk Orang Lanjut Usia (KIS Lansia), dan Kartu Anak Sehat.

Dana Abadi Pesantren Bukan Program Baru Pemerintah

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyatakan wacana dana abadi untuk pesantren, bukan program baru untuk pemerintah.

“Dana abadi Pesantren bukanlah program baru, melainkan merupakan program pemerintah yang sudah berjalan saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (26/10/2023).

Dia menjelaskan program itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“PP ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren,” ujarnya.

Dia menegaskan lahirnya UU Pesantren merupakan usulan dari Fraksi PPP yang semula bernama RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Lanjut dia, Fraksi PPP terus mendukung RUU tersebut dan kemudian mendorong pemerintah untuk merealisasikan dana abadi pesantren dengan menerbitkan PP 82/2021.

Dia mengatakan pada tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sejumlah Rp250 miliar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pesantren.

Dana ini tersedia melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan. Kata dia, dana sebesar Rp 80 miliar akan dialokasikan untuk 1.000 Santri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

“Program ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),” ungkapnya.

Selain itu, tahun 2023, APBN sudah mengalokasikan Rp250 miliar yang diambilkan dari Dana Abadi Pendidikan. Untuk tahun 2024 sudah dimasukkan dalam UU APBN akan meningkat Rp2 triliun diambil dari tambahan Dana Abadi Pendidikan Rp15 Triliun.

“Fraksi PPP dalam rapat paripurna mengusulkan segera pembentukan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama sebagai bentuk perhatian negara kepada pesantren. Pesantren memiliki tiga fungsi yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” katanya menegaskan.