POLITIK

Presiden Jokowi Bertemu SBY, PDI Perjuangan Beri Sambutan Positif

Published

10 bulan ago

Oktober 4, 2023

IndoJurnal – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons positif pertemuan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin (2/10/2023).

Ia menilai pertemuan antara SBY dan Jokowi sebagai kunjungan silaturahmi.

“Pertemuan itu dinilai oleh PDI Perjuangan merupakan bagian dari tradisi silaturahmi yang baik dilakukan di antara para pemimpin,” kata Hasto di Jakarta pada Selasa (3/10/2023).

Saat disinggung awak media mengenai apakah pertemuan keduanya membahas soal konsolidasi politik, Hasto melihat SBY dan Jokowi telah memiliki jalannya masing-masing.

Untuk itu, menurutnya, pertemuan tersebut tak dapat dimaknai sebagai ajakan bergabung ke dalam gerbong pemerintah di kabinet Jokowi.

Ia menyatakan kecil kemungkinan Demokrat masuk ke dalam kabinet di masa akhir periode kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, setiap partai politik lebih memilih fokus untuk mempersiapkan rencana menuju Pilpres 2024.

“Partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legasi Presiden Jokowi dan K. H. Maruf Amin,” jelasnya.

Sebelumnya, Politisi senior Demokrat Syarief Hasan menyebut terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.

“Terlalu dini bicara soal kab (kabinet),” kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta pada Selasa (3/10/2023).

Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY dengan Presiden Jokowi.

Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet.

Hasto Kristiyanto Nilai Reshuffle Kabinet Kurang Kondusif

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menilai reshuffle atau perombakan kabinet kurang kondusif dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.

“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” ujar Hasto.

Pasalnya, setiap partai pemilu tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Untuk itu, dia meminta Presiden Jokowi lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.

Kendati demikian, menurut Hasto, reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. Dalam kasus itu, presiden pun sebenarnya bisa menunjuk menteri ad interim untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.

“Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,” katanya.

Pria kelahiran Yogyakarta itu pun menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.

“Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau,” jelas Hasto.

Seperti diketahui, KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.

Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Presiden Jokowi.