Airlangga Hartanto Terancam, Bahlil Lahadalia Siap Pimpin Golkar?

IndoJurnal – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, tengah terancam dicopot dari jabatannya melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Opsi pencopotan jabatan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar mencul dari salah satu Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam.

Selain pencoptan, Ridwan mendorong agar hasil Munas Partai Golkar pada 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) dalam kontestasi politik 2024 juga segera dievaluasi.

“Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan,” kata Ridwan saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (11/7/2023).

Ridwan menilai, pasca Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai capres Golkar pada 2019 lalu, belum nampak tanda-tanda ‘kemenangan’ Golkar.

“Bahkan sejumlah survei menurutnya telah mencatatkan Golkar disalip oleh partai lain,” ujarnya.

Ridwan menyebutkan, pada survei terbaru Litbang Kompas periode 29 April-10 Mei 2023, Golkar hanya berada di urutan keempat.

“Perolehan elektabilitas survei hanya 7,3 persen, disalip Demokrat yang memperoleh suara 8 persen,” terangnya.

Di sisi lain, Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Sampai sekarang masih belum jelas arahnya KIB itu. Nah ini kita akan evaluasi,” ucapnya.

Anggota dewan pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, memberikan keterangan pers. (DPR RI)

Bantahan dari Airlangga Hartanto

Menanggapi hal itu, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Munaslub bukanlah mekanisme di Partai Golkar untuk pergantian ketum. Menurutnya, pergantian ketum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.

“Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (10/7/2023).

Selain itu, Airlangga juga menanggapi terkait isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar.

“Penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi,” ujarnya.

Baca Juga: Jangan Lengah! Covid-19 Varian Baru Serang Eropa dan China

Nama Bahlil Lahadalia mencuat

Beredar nama-nama yang dipercaya akan menggantikan posisi Airlangga Hartanto sebagai Ketum Golkar di tengah keretakan internal partai beringin tersebut.

Nama-nama yang santar muncul ke permukaan yakni, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, Wakil Ketum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Dari kelima nama tersebut, sosok yang menjadia sorotan adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Mantan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini justru digadang-gadang bakal menjadi salah satu sosok potensial pengganti Airlangga Hartarto.

Untuk merebut kursi Ketum Golkar, setidaknya ada tiga modal yang paling penting, yakni kekayaan personal, dukungan elite politik, dan dukungan partai.

Pertama soal kekayaan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, kekayaan Bahlil mencapai Rp300 miliar, lebih tinggi dari rekan-rekannya di Golkar.

Politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia, saat menyampaikan pidato.

Seperti halnya Agus Gumiwang Rp197,4 miliar (LHKPN 2021), Bamsoet Rp98 miliar (LHKPN 2019), Zainudin Amali Rp20,5 miliar (LHKPN 2021), dan Ahmad Doli Rp14 miliar (LHKPN 2019).

Kedua dukungan elite politik. Bahlil dikabarkan sudah mengungkapkan keinginannya secara terbuka menjadi Ketum Golkar di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Perdagangan M. Luthfi, dan Bamsoet.

Selain itu, Bahlil juga dipercaya memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi. Ini terbukti dari dibuatnya kementerian baru dan diangkatnya Bahlil menjadi Menteri Investasi.

Ketiga mengenai dukungan internal partai. Pasalnya, dalam AD/ART Partai Golkar, tepatnya Pasal 39 ayat 3, terdapat syarat teknis untuk menggelar Munaslub, yang salah satunya adalah permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi.

Namun, untuk syarat yang ketiga ini dirasa cukup berat bagi Bahlil. Mengingat dirinya masih tergolong politisi muda di partai beringain tersebut.

Adapun sosok kuat untuk melakukan hal itu adalah pesaing Airlangga pada Munas X Golkar yakni Bamsoet. Ia dipercaya telah memiliki dan merawat loyalisnya sampai saat ini.

Jika benar Bamsoet mendukung Bahlil, bukan tidak mungkin loyalisnya akan diarahkan untuk mendukung pemuda asal Fakfak Papua tersebut.

Sumber: Berbagi Sumber